Sultan Najamudin dan Panglima Kopassus Siapkan Program Karya Bakti Skala Besar di Bengkulu

BENGKULU — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Letjen Djon Afriyandi membahas kolaborasi pelaksanaan program Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu.

Pembahasan program tersebut dilakukan dalam pertemuan keduanya di ruang kerja Ketua DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Program KBSB diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) serta wilayah terdampak bencana.

Sultan mengatakan, pertemuan dengan Panglima Kopassus merupakan bagian dari koordinasi dan kolaborasi untuk merealisasikan program KBSB di Bengkulu.

“Kehadiran Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T),” ujar Sultan.

Menurut Sultan, DPD RI akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar program KBSB dapat melibatkan berbagai pihak dan menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia menyebut masih terdapat kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi, sementara pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

“TNI Angkatan Darat juga DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan oleh negara. Sementara itu, di saat yang sama pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran,” katanya.

Karena itu, kata Sultan, TNI Angkatan Darat melalui Kopassus berupaya menghadirkan terobosan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sementara itu, Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi menjelaskan, program KBSB mencakup berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Di antaranya pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor, hingga operasi katarak dan program sosial lainnya.

Menurut Djon, jenis kegiatan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui jajaran TNI AD mulai dari Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Resor Militer (Korem), hingga Komando Daerah Militer (Kodam).

“Kami perlu terlibat dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektivitas,” ujar Djon.

Kolaborasi DPD RI dan Kopassus tersebut diharapkan dapat membuka ruang percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.