Rp16 Miliar Ambruk Sekejap! Jembatan Air Martan Runtuh, DPRD Bengkulu Siap Bongkar Dugaan Proyek Bermasalah

BENGKULU – Ambruknya Jembatan Air Martan di Kabupaten Seluma kian menjadi sorotan publik. Infrastruktur senilai Rp16 miliar yang baru diresmikan pada Februari 2026 itu kini menuai polemik serius dan memicu langkah tegas dari DPRD Provinsi Bengkulu.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas penyebab runtuhnya jembatan tersebut. DPRD, kata dia, tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah dugaan adanya persoalan mendasar dalam proyek pembangunan.

Menurutnya, penjelasan yang menyebut kerusakan akibat derasnya arus sungai tidak bisa diterima begitu saja tanpa kajian teknis mendalam.

“Alasan tergerus air terlalu sederhana. Kita akan panggil Dinas PUPR untuk memberikan penjelasan secara terbuka, termasuk menelusuri aspek konstruksi,” tegasnya.

Jembatan yang diresmikan oleh Helmi Hasan tersebut dilaporkan ambruk setelah hujan deras mengguyur wilayah Seluma pada awal April 2026. Kerusakan terjadi pada bagian oprit yang runtuh dan menyebabkan akses utama masyarakat terputus.

Kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan signifikan, di mana tanah penopang jembatan hilang dan membentuk rongga besar. Bahkan, struktur bagian bawah jembatan diduga mengalami penurunan daya dukung yang cukup parah.

Sejumlah kajian awal mengarah pada dugaan kegagalan konstruksi. Dalam perspektif teknik sipil, kerusakan seperti ini umumnya dipicu oleh kombinasi faktor seperti gerusan air (scour), penurunan tanah (settlement), hingga lemahnya sistem perlindungan struktur.

Idealnya, bagian oprit jembatan dilengkapi proteksi tambahan seperti bronjong, batu pelindung, atau lantai beton penahan arus. Namun, dari hasil pantauan, perlindungan tersebut diduga tidak optimal sehingga mempercepat terjadinya kerusakan.

DPRD melalui Komisi III memastikan akan segera memanggil pihak terkait, termasuk kontraktor dan Dinas PUPR, serta melakukan inspeksi langsung ke lokasi kejadian.

“Kami akan turun langsung ke lapangan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh dianggap sepele,” tambahnya.

Lebih jauh, DPRD juga membuka kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Pasalnya, kondisi geografis dan karakter tanah seharusnya telah diperhitungkan sejak tahap perencanaan oleh konsultan.

Peristiwa ini kembali menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Seluma, yang kini harus menghadapi terganggunya akses transportasi dan aktivitas ekonomi.

DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran, pihak terkait akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.