OJK Bengkulu Perketat Pengawasan BPR dan BPRS, Tata Kelola Jadi Perhatian

BENGKULU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga jasa keuangan guna mendorong kinerja yang sehat, tata kelola yang baik, serta pengelolaan risiko yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sharing Session bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan Perusahaan Pergadaian Swasta yang berada di bawah pengawasan OJK Provinsi Bengkulu, Jumat (5/11).

Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang baik merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan usaha lembaga jasa keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, setiap lembaga jasa keuangan harus konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dalam kegiatan tersebut, OJK Provinsi Bengkulu juga memaparkan hasil evaluasi pengawasan terhadap perkembangan industri BPR dan BPRS. Berdasarkan posisi September 2026, total aset tercatat mengalami kontraksi 9,54 persen menjadi Rp359,70 miliar. Dana Pihak Ketiga (DPK) turun 4,63 persen menjadi Rp239,27 miliar, sementara kredit atau pembiayaan mengalami penurunan 13,16 persen menjadi Rp272,42 miliar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian OJK untuk terus mendorong penguatan kinerja, meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan kontribusi BPR dan BPRS terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, LKMS dan Perusahaan Pergadaian Swasta menunjukkan perkembangan positif. Hingga September 2026, total aset tumbuh 7,19 persen secara year-to-date (YtD) menjadi Rp29,69 miliar. Total pembiayaan juga meningkat 14,55 persen menjadi Rp16,11 miliar, sedangkan nominal Non-Performing Financing (NPF) turun 10,40 persen menjadi Rp373 juta.

Selain evaluasi kinerja, kegiatan ini juga membahas implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen risiko, market conduct, serta pelindungan konsumen.

Sebanyak 28 peserta yang terdiri atas perwakilan direksi, dewan komisaris, dan pejabat BPR, BPRS, LKMS, serta Perusahaan Pergadaian Swasta mengikuti kegiatan yang berlangsung di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Kota Bandar Lampung.

Melalui kegiatan ini, OJK Provinsi Bengkulu berharap seluruh lembaga jasa keuangan semakin meningkatkan kualitas tata kelola, kepatuhan terhadap ketentuan, pengelolaan risiko, serta pelindungan konsumen.

OJK Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, inklusif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan perekonomian daerah.