Pemprov Bengkulu Evaluasi Skor SPI KPK 2025, Perkuat Pencegahan Korupsi

BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 melalui evaluasi dan pembenahan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat tindak lanjut hasil SPI KPK yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (13/11/2026). Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, serta diikuti pimpinan OPD terkait.

Dalam rapat tersebut, Dewi Indriana dari Tim Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas KPK memaparkan hasil penilaian sekaligus mendorong langkah perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Berdasarkan hasil survei, Provinsi Bengkulu memperoleh skor SPI sebesar 62,16 pada tahun 2025. Capaian ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi.

“Berdasarkan hasil survei, Provinsi Bengkulu memperoleh skor SPI tahun 2025 sebesar 62,16. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik korupsi,” ujar Dewi.

Sementara itu, Nandar Munadi menegaskan bahwa tindak lanjut hasil SPI KPK membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Setiap OPD diharapkan mampu menerjemahkan hasil evaluasi tersebut ke dalam langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan harus menjadi tanggung jawab bersama agar seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab.

Melalui rapat ini, Pemprov Bengkulu berharap hasil SPI KPK tidak hanya menjadi bahan penilaian, tetapi juga menjadi pedoman dalam memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Bengkulu untuk terus melakukan pembenahan birokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.