Evaluasi Setahun Pemerintahan: BEM SI Konsolidasi, Siapkan Aksi Nasional 20 Oktober dengan Belasan Tuntutan Isu Rakyat

BENGKULU– Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah merampungkan konsolidasi nasional untuk mempersiapkan aksi damai. Aksi tersebut direncanakan serentak pada 20 Oktober 2025, bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa konsolidasi ini dilakukan pasca Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM SI. Koordinator Media BEM SI Rakyat Bangkit Pusat yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu (UNIB), Theo Ramadhan Z, disebut menjadi salah satu inisiator dalam pergerakan ini.

Aksi utama nasional direncanakan berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sementara itu, untuk wilayah Provinsi Bengkulu, perwakilan BEM SI menyatakan bahwa mereka masih menunggu perkembangan dan belum melakukan konsolidasi spesifik untuk aksi di daerah.

Meski demikian, sejumlah perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) di Bengkulu, termasuk Presma Stikes Bakti Husada, Ketua PC IMM Provinsi Bengkulu, dan Ketua HMI Cabang Bengkulu, telah terlibat dalam pertemuan daring (video conference) tingkat nasional pada Rabu (15/10/2025).

Belasan Tuntutan Isu Rakyat Diangkat
Konsolidasi nasional tersebut menghasilkan inventarisasi sedikitnya 16 poin isu krusial yang akan dibawa dalam aksi demonstrasi. Poin-poin tuntutan tersebut mencakup evaluasi total kinerja Kabinet Merah Putih hingga masalah yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Beberapa isu utama yang menjadi sorotan BEM SI, antara lain:
– Evaluasi Total Kinerja Kabinet Merah Putih.
– Mendesak reformasi menyeluruh terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang berintegritas dan pro rakyat.
– Evaluasi kinerja beberapa kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, ESDM, HAM, dan Kehutanan.
– Menuntut jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
– Mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pro rakyat, seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT (Pekerja Rumah Tangga), dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
– Menuntut penghentian eksploitasi tambang yang merusak lingkungan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, aparat keamanan di wilayah KODIM 0407/Kota Bengkulu menyatakan telah melakukan langkah-langkah persuasif dan deteksi dini. Tujuannya adalah memantau pergerakan mahasiswa dan OKP agar aksi yang direncanakan tetap berlangsung damai, tertib, dan tidak mengarah pada tindakan anarkis atau provokatif.(Ynt)