Dediyanto, S.Pt., M.AP. Gelar Reses Perdana 2026, Fokus Infrastruktur, BPJS Gratis dan Penyerapan Aspirasi Warga

BENGKULU – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PAN, Dediyanto, S.Pt., M.AP., menggelar Reses Pertama Masa Sidang Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) Muara Bangkahulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut. Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, baik terkait infrastruktur, layanan kesehatan, maupun persoalan sosial kemasyarakatan.

Dediyanto menyampaikan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat saat ini tidak hanya dilakukan melalui forum resmi reses, tetapi juga melalui berbagai saluran komunikasi di era digital. Warga dapat menyampaikan keluhan melalui WhatsApp, telepon, datang langsung ke DPRD, hingga melalui media sosial.

“Sekarang tidak ada lagi batasan waktu formal. Bahkan pernah warga menghubungi saya pukul 02.00 dini hari karena membutuhkan ambulans. Itu bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi mengemuka, khususnya terkait perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan, drainase, serta akses layanan kesehatan melalui BPJS

. Dediyanto menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bengkulu tengah melakukan efisiensi anggaran, sehingga belanja daerah difokuskan pada program yang bersifat prioritas dan mendesak.

Ia mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen efisiensi anggaran diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, lampu jalan, penataan pasar, serta penguatan layanan kesehatan masyarakat.

“Salah satu komitmen pemerintah adalah memastikan BPJS masyarakat tetap aktif. Tahun ini kurang lebih Rp14 miliar dialokasikan untuk mendukung pembiayaan BPJS warga Kota Bengkulu,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dediyanto juga memutar pesan suara dari Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, yang menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bengkulu untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, drainase, lampu jalan, serta menjamin akses kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat.

Selain itu, dalam forum reses turut dibahas persoalan administrasi wilayah dan legalitas sertifikat lahan warga di RT 26, yang berdasarkan dokumen Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdaftar sebagai wilayah Kota Bengkulu. Hal ini menjadi dasar hukum dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Dediyanto menegaskan bahwa reses merupakan sarana konstitusional anggota DPRD untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme pembahasan anggaran dan kebijakan daerah.

“Kami terbuka terhadap semua aspirasi. Jangan ragu untuk menyampaikan. Jika belum terjawab hari ini, akan kami perjuangkan melalui pembahasan anggaran maupun perubahan anggaran ke depan,” tegasnya.

Melalui Reses DPRD Kota Bengkulu Tahun 2026 ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Bengkulu.(Ynt)