DPRD Bengkulu Desak Kesetaraan Guru Nonformal

BENGKULU– Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan kesetaraan status antara guru formal dan guru nonformal. Penegasan itu disampaikan saat Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Rabu (11/2/2026).

Menurut Sumardi, payung hukum terkait kesetaraan tersebut sejatinya telah tersedia dan memuat ketentuan yang relevan. Namun hingga kini belum diwujudkan secara konkret dalam kebijakan pengangkatan status bagi guru nonformal.

“Undang-undangnya sudah ada dan ketentuannya jelas. Tinggal kemauan politik pemerintah dan DPR RI untuk memprosesnya. Kami di daerah akan memperkuat dorongan ini melalui DPD dan DPRD agar segera dibahas dan disahkan,” tegas Sumardi.

Ia menilai negara tidak boleh setengah hati dalam memperjuangkan nasib tenaga pendidik nonformal. Apalagi, kata dia, preseden pengangkatan aparatur negara pernah terjadi secara masif dan cepat.

“Perangkat kelurahan saja pernah diangkat seluruhnya menjadi pegawai negeri sipil, bahkan ada yang langsung menerima haknya pada hari yang sama. Kalau untuk aparatur bisa, mengapa untuk guru yang mencerdaskan bangsa justru berlarut-larut?” ujarnya tajam.

Sumardi berharap guru nonformal dapat diangkat menjadi pegawai negeri dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) demi kepastian status, kesejahteraan, dan penghargaan atas pengabdian mereka.

“Ini bukan sekadar soal administrasi. Ini soal keadilan dan penghargaan negara terhadap tenaga pendidik. Jangan sampai mereka terus diminta berbakti, tetapi hak dasarnya tidak pernah dipastikan,” tandasnya.(Ynt)