H. Suharto Tegaskan Alur Pelayaran dan Kepatuhan AMDAL Pulau Baai

BENGKULU – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, H. Suharto, S.E., MBA, menegaskan pentingnya konsistensi dalam pemeliharaan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai serta kepatuhan pelaku usaha terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda Laporan Hasil Reses, Senin (23/2/2026).

Suharto mengapresiasi perkembangan positif di kawasan pelabuhan, di mana aktivitas logistik, terutama kapal-kapal tongkang, kini telah kembali berjalan normal. Meski demikian, ia menekankan agar pengawasan tetap dilakukan secara berkesinambungan.

“Hasil pemantauan menunjukkan kapal tongkang sudah beroperasi normal. Namun, pengawasan tidak boleh berhenti di situ. Kami dari Komisi III akan segera melakukan pengecekan langsung di lapangan,” tegas Suharto.

Ia menambahkan, pemeliharaan kedalaman alur pelayaran adalah aspek krusial yang berdampak langsung pada kelancaran ekonomi daerah. Untuk itu, pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) didorong agar tetap konsisten dalam menjaga kondisi alur pelayaran agar tidak mengalami hambatan.

Selain itu, Suharto menyoroti kepatuhan lingkungan pelaku usaha di kawasan Pulau Baai. Ia menegaskan pentingnya menghormati dokumen AMDAL sebagai instrumen hukum dan dasar legalitas operasional, termasuk bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kawasan tersebut.

“Seluruh pelaku ekonomi di Pelabuhan Bengkulu wajib menaati aturan lingkungan. AMDAL bukan sekadar formalitas, tetapi implementasinya di lapangan harus nyata untuk keberlanjutan usaha,” ujarnya.

Terkait perbaikan infrastruktur jalan di sekitar pelabuhan, Suharto menyampaikan kesiapan pihak Pelindo untuk menindaklanjuti perbaikan. DPRD Provinsi Bengkulu akan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan General Manager Pelindo guna memastikan komitmen tersebut terealisasi sesuai rencana.

Pengawasan ini, menurut Suharto, bukan hanya bagian dari tugas lembaga, tetapi juga mandat partai untuk hadir dalam kepentingan masyarakat.

“Kami bergerak berdasarkan tupoksi lembaga dan instruksi partai, agar setiap kegiatan di Provinsi Bengkulu diawasi demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Suharto. Ynt