Difasilitasi Ketua DPD RI, Bupati Kepahiang Jemput Program Strategis Infrastruktur dan Sosial ke Pemerintah Pusat

BENGKULU – Pasca difasilitasi Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP bergerak cepat menjemput berbagai program strategis ke pemerintah pusat. Langkah konkret ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.

Setelah sebelumnya Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon, tindak lanjut nyata pun terjadi dengan diterbitkannya surat resmi dari Jakarta yang membuka akses pertemuan lintas kementerian.

Pada Senin (22/12/2025), Bupati Kepahiang menghadiri pertemuan penting bersama jajaran Kementerian Koordinator Infrastruktur. Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan dari Bappenas, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII, serta sejumlah lembaga teknis terkait.

Dalam forum strategis tersebut, Bupati Zurdi Nata secara langsung memaparkan berbagai program prioritas daerah, khususnya di sektor infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

“Alhamdulillah, kita sudah diterima jajaran Kemenko Infrastruktur berkat fasilitasi Ketua DPD RI Sultan. Fokus utama yang kami paparkan meliputi perbaikan jalan, rehabilitasi jembatan, serta peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan di Kabupaten Kepahiang,” ujar Bupati Zurdi Nata dalam keterangan via telepon kepada rri.co.id, Rabu (24/12/2025).

Untuk sektor jalan, Pemkab Kepahiang mengusulkan perbaikan sejumlah ruas jalan yang sebelumnya sempat viral akibat kerusakan parah, di antaranya Jalan Damar Kencana, Batu Bandung, dan Renah Kurung, termasuk beberapa ruas strategis di wilayah Kabawetan. Selain itu, Bupati juga mengusulkan perbaikan Jembatan Peda serta rehabilitasi jaringan irigasi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang sektor pertanian.

Tak berhenti di sektor infrastruktur, pada keesokan harinya, Selasa (23/12/2025), Bupati Kepahiang kembali melanjutkan agenda dengan melakukan pertemuan bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kepahiang secara resmi mengusulkan Program Sekolah Rakyat (SR) yang kini telah masuk dalam daftar usulan nasional.

“Memang masih ada sejumlah persyaratan administrasi, namun saya pastikan seluruh kelengkapan telah kita penuhi,” tegas Bupati.

Selain Program Sekolah Rakyat, Pemkab Kepahiang juga mengajukan Program Rumah Sejahtera Terpadu bagi masyarakat kurang mampu, serta dukungan program BPJS dan BPI dari pemerintah pusat.

Respons dari kementerian terkait pun dinilai sangat positif. Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat mulai direalisasikan pada tahun 2026 mendatang, mengingat dampaknya yang luar biasa dalam memutus mata rantai kemiskinan. Konsep boarding school yang diusung menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari buku, pakaian, konsumsi harian, hingga perangkat pembelajaran seperti laptop.

“Ini adalah investasi besar untuk masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat bukan sekadar pendidikan, tetapi solusi jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan,” ujarnya.(Ynt)