Kolaborasi Tiga Putra Bengkulu Hadirkan Karya Bakti Skala Besar, Sasar Infrastruktur dan Layanan Sosial
BENGKULU – Provinsi Bengkulu terpilih sebagai proyek percontohan atau pilot project Program Karya Bakti Skala Besar (KBSB) nasional melalui kolaborasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Program ini menargetkan pembangunan dan kegiatan sosial di 721 titik, meningkat dari rencana awal sebanyak 62 titik.
Program tersebut menjadi langkah kolaboratif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat Bengkulu. Peran tiga putra terbaik Bengkulu dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terwujudnya program tersebut.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, melalui Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol. Esmed Eryadi, menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor ini merupakan investasi besar bagi kemajuan daerah.
“Tiga putra asli Bengkulu bersinergi memberikan kontribusi nyata untuk Provinsi Bengkulu. Ini adalah investasi besar,” ujar Esmed kepada awak media di sela pembukaan KBSB di Balai Semarak, Kota Bengkulu, Sabtu (17/10/2026).
Esmed menjelaskan, gagasan program tersebut berawal dari pertemuan sejumlah tokoh masyarakat asal Bengkulu di Jakarta. Pertemuan itu melibatkan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Panglima Kopassus Mayjen TNI Djon Afriandi, serta anggota DPD RI asal Bengkulu.
Pertemuan tersebut kemudian berkembang menjadi kolaborasi untuk menghimpun dukungan berbagai pihak dalam menjawab kebutuhan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Menurut Esmed, perluasan target dari 62 menjadi 721 titik membutuhkan dukungan pendanaan dan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan program berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Besarnya jumlah titik pekerjaan tentu membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar program ini memberikan manfaat nyata bagi pembangunan,” ujarnya.
KBSB Sasar 614 Titik Pembangunan Fisik
Pembukaan program KBSB dilakukan oleh Wakil Panglima Kopassus Mayor Jenderal TNI Ferdial Lubis, MPICT. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan program dan berharap semakin banyak pihak berkontribusi untuk mempercepat pembangunan di Bengkulu.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas sosial.
Berdasarkan pemetaan kebutuhan masyarakat, program KBSB dirancang menyasar berbagai wilayah di Bengkulu. Dalam kalender pelaksanaan selama 60 hari kerja, sebanyak 614 titik dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik dan rehabilitasi infrastruktur.
Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jembatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jaringan irigasi, peningkatan akses jalan, penyediaan air bersih melalui sumur bor dan pipanisasi, serta pembangunan fasilitas sanitasi mandi, cuci, kakus (MCK).
Selain itu, program mencakup rehabilitasi fasilitas ibadah, panti asuhan, dan sekolah, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan fasilitas publik.
Ribuan Penerima Manfaat dari Program Sosial dan Kesehatan
Selain pembangunan fisik, KBSB juga mencakup kegiatan nonfisik dan sosial medis dengan sasaran 1.459 penerima manfaat.
Kegiatan yang direncanakan antara lain operasi katarak gratis, penanganan bibir sumbing, khitanan massal, donor darah, pelayanan penerbitan akta kelahiran, nikah massal, serta pembagian kacamata gratis.
Program ini juga memuat aksi kepedulian lingkungan melalui penanaman sebanyak 18.000 pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Melalui pelaksanaan KBSB, kolaborasi DPD RI, Kopassus, Kemendes PDT, dan berbagai pihak diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Bengkulu. Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar program tersebut berjalan efektif serta memberikan manfaat berkelanjutan.
Penetapan Bengkulu sebagai proyek percontohan nasional sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai unsur masyarakat.
Penulis: Ynt/rls










