PN Bengkulu Tolak Seluruh Gugatan Saung Bigi, Pemkot Raih Kepastian Hukum

BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu memperoleh kepastian hukum dalam perkara gugatan perdata terkait persoalan Saung Bigi. Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu secara resmi menolak seluruh gugatan yang diajukan Erna Juwita A, Sudisman, Muhammad Anser Sirait, dan Nupian Bobi terhadap Pemkot Bengkulu.

Putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Bgl tersebut dibacakan dalam sidang pada Kamis (12/11/2026). Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya serta membebankan biaya perkara sebesar Rp1.470.000 kepada para penggugat.

Kuasa Hukum Pemkot Bengkulu sekaligus Kuasa Hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Rizki Dini Hasanah, SH, yang akrab disapa Dini, menyambut baik putusan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkot Bengkulu menghormati seluruh proses persidangan dan keputusan yang telah ditetapkan majelis hakim.

Menurut Dini, putusan tersebut merupakan hasil dari proses pemeriksaan perkara yang telah berlangsung melalui mekanisme hukum, termasuk penyampaian argumentasi dan pembelaan dari pihak tergugat.

“Alhamdulillah, majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kami menghormati dan menghargai putusan tersebut karena seluruh proses persidangan telah berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Dini, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, selama proses persidangan, pihak kuasa hukum Pemkot Bengkulu dan Satpol PP telah menyampaikan argumentasi serta pembelaan hukum sebagai bentuk tanggung jawab dalam menghadapi gugatan tersebut.

Dini berharap putusan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak sekaligus menjadi pembelajaran agar setiap persoalan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pada prinsipnya, kami selalu menghormati proses hukum dan setiap putusan pengadilan. Harapan kami, putusan ini dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.

Sebagai informasi, gugatan perdata tersebut diajukan terhadap Wali Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, dan Dinas Satpol PP Kota Bengkulu.

Dengan dibacakannya putusan Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Bgl, PN Bengkulu menyatakan seluruh gugatan para penggugat ditolak. Putusan ini menjadi bagian dari proses penyelesaian persoalan Saung Bigi melalui mekanisme peradilan.