Reses DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain Soroti Data Desil Bansos, BPJS dan Nasib Pedagang Tergusur

BENGKULU – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, S.E., menyoroti sejumlah persoalan masyarakat, mulai dari ketidaktepatan data desil penerima bantuan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan, perbaikan infrastruktur hingga nasib pedagang yang terdampak penertiban. Berbagai persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bengkulu, Selasa (11/11/2026).

Dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait penetapan desil kesejahteraan yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Akibatnya, sejumlah keluarga kurang mampu justru tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, dan fasilitas BPJS Kesehatan.

Teuku Zulkarnain menegaskan, persoalan pendataan desil perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, proses pendataan dan verifikasi harus benar-benar akurat agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru memiliki desil tinggi sehingga tidak mendapatkan bantuan. Kita minta Kemensos melakukan evaluasi dan mengembalikan data desil sesuai kondisi riil masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas proses verifikasi di tingkat bawah. Sebab, meskipun perangkat lingkungan seperti RT telah melakukan penyaringan dan pendataan langsung, hasil penetapan desil masih ditemukan tidak sesuai dengan kondisi warga.

Selain persoalan bantuan sosial, Teuku Zulkarnain turut menanggapi keluhan masyarakat mengenai pedagang yang terdampak penertiban. Ia menyebutkan, pemanfaatan kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) milik Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai lokasi penampungan sementara dapat menjadi salah satu alternatif solusi agar masyarakat tetap memiliki kesempatan mencari nafkah.

Menurutnya, penataan kawasan harus tetap memperhatikan fungsi fasilitas umum, tetapi pemerintah juga tidak boleh mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

“Jangan sampai pedagang ditertibkan, tetapi tidak diberikan solusi. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kota maupun pihak yang memiliki kewenangan untuk mencarikan tempat yang layak bagi mereka berjualan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperbaiki akses layanan kesehatan, termasuk memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyiapkan anggaran sekitar Rp64 miliar untuk mendukung pembiayaan layanan kesehatan masyarakat pada 2026. Selain itu, pembenahan fasilitas rumah sakit dan peningkatan sarana pendidikan, termasuk ruang kelas serta toilet sekolah, juga menjadi perhatian pemerintah.

Terkait aspirasi infrastruktur, Teuku Zulkarnain menyampaikan bahwa perbaikan jalan yang dikeluhkan warga akan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.

Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan perjuangan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung persoalan masyarakat. Setiap aspirasi akan kita perjuangkan sesuai kewenangan agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.