Reses Usin Sembiring, Warga Keluhkan Drainase Berbahaya hingga Monumen Titik Nol Bengkulu Rusak

BENGKULU – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Hanura, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Partai Hanura, Jalan Kapuas, Kamis (12/11/2026), dihadiri ratusan warga dari sejumlah kelurahan di Kota Bengkulu.

Dalam suasana dialog yang hangat dan terbuka, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari infrastruktur jalan, drainase, pelestarian bangunan bersejarah hingga fasilitas keselamatan lalu lintas.

Dalam sambutannya, Usin menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Bengkulu saat ini masih membahas APBD Perubahan 2027. Ia juga menyoroti arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang sejak 2025 memprioritaskan pembangunan infrastruktur sesuai pedoman pemerintah pusat.

Menurutnya, pada 2026 terdapat pembiayaan sekitar Rp259 miliar, dengan alokasi lebih dari Rp200 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan sekitar Rp50 miliar untuk rehabilitasi Ruang Melati RSUD Dr. M. Yunus guna meningkatkan fasilitas kamar rawat inap.

Meski demikian, Usin mengingatkan bahwa keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Karena itu, setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Selain persoalan pembangunan, Usin turut mengingatkan pentingnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak-anak usia sekolah. Ia menyoroti kebiasaan sebagian anak yang mengunjungi kafe dan restoran hotel berbintang hingga larut malam.

Empat Aspirasi Warga Menjadi Perhatian

Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.

Warga Kelurahan Kandang mengusulkan perbaikan jalan yang telah lama mengalami kerusakan dan dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.

Selanjutnya, Rina, warga Lempuing, mengeluhkan kondisi drainase terbuka yang membentang mulai dari belakang kawasan Rainbow hingga Lempuing. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak dan pengendara sepeda motor pada malam hari.

Aspirasi berikutnya disampaikan Cik Ben yang menyoroti kondisi tonggak sejarah Titik Nol Provinsi Bengkulu dan monumen Bank Oranye di kawasan Tapak Paderi yang mengalami kerusakan. Ia berharap ikon sejarah tersebut mendapat perhatian serius karena memiliki nilai sejarah dan budaya bagi Provinsi Bengkulu.

Warga juga mengusulkan pemasangan lampu lalu lintas di Simpang Empat Air Sebakul, khususnya arah jalan tol, mengingat kawasan tersebut dinilai rawan kecelakaan.

Usin Pastikan Aspirasi Ditindaklanjuti

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Usin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai kewenangan pemerintah dan lembaga terkait.

Terkait jalan rusak di Kelurahan Kandang, ia menjelaskan bahwa penanganannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu. Namun, persoalan tersebut akan diteruskan melalui anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan terkait, Baidari Citra Dewi.

“Jalan Kelurahan Kandang itu wewenang Kota. Tapi saya akan sampaikan melalui jalur anggota dewan provinsi Dapil Kandang, Baidari Citra Dewi,” jelasnya.

Mengenai kerusakan tonggak Titik Nol dan monumen di Tapak Paderi, Usin menyebut perlunya koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan cagar budaya serta pemerintah daerah.

“Titik Nol itu cagar budaya. Pemeliharaannya ada Balai Cagar Budaya Jambi. Kalau wilayah Kota akan ditangani Pemprov, kita dorong bersama,” tegasnya.

Sementara itu, terkait drainase terbuka di kawasan Lempuing, Usin berjanji akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar persoalan tersebut segera mendapatkan penanganan.

“Soal drainase ini, saya janji akan cek lapangan. Jangan sampai ada korban dulu baru diperbaiki,” ujarnya.

Melalui kegiatan reses ini, Usin berharap komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat terus terjalin dengan baik. Ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan memperjuangkan solusi melalui jalur legislatif sesuai kewenangan.

Partai Hanura berkomitmen menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih responsif, merata, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.