Isu Lama MBG Viral Lagi, Istana Tegaskan Tak Ada Zakat dan Pangkas Anggaran Pendidikan

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi polemik setelah pernyataan lama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, beredar ulang tanpa konteks waktu. Pemerintah menegaskan narasi yang berkembang tidak mencerminkan kebijakan terbaru dan berpotensi menyesatkan publik.

Pernyataan Sultan pada Januari 2025 yang membuka wacana pendanaan berbasis gotong royong untuk mendukung MBG kembali viral pada akhir Februari 2026. Saat itu, wacana disampaikan dalam konteks awal peluncuran program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di tengah pembahasan kebutuhan anggaran.

Namun, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan polemik terbaru dipicu oleh pengemasan ulang pernyataan lama seolah-olah merupakan sikap terkini. Menurutnya, sejumlah akun dan media tidak kredibel mengubah tanggal publikasi serta menyajikan ulang video lama agar tampak sebagai wawancara baru.

“Ini praktik menggoreng isu lama untuk memancing reaksi publik dan perhatian mesin pencari,” tegas Hariqo dalam siaran persnya.

Pemerintah meluruskan beberapa poin krusial. Pertama, tidak ada kebijakan penggunaan zakat untuk membiayai MBG. Kedua, program tersebut tidak memangkas anggaran pendidikan. Sepanjang 2025, pemerintah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan dan menargetkan 71 ribu sekolah pada 2026, yang diklaim sebagai revitalisasi terbesar sejak era reformasi.

Selain itu, sebanyak 288 ribu sekolah untuk pertama kalinya menerima perangkat Interactive Flat Panel (smart board). Per 18 Februari 2026, MBG telah menjangkau 280.023 satuan pendidikan dengan 43,17 juta peserta didik penerima manfaat. Secara total, penerima manfaat mencapai 60.242.899 orang dan menyerap 1.037.403 tenaga kerja baru.

Pemerintah menegaskan MBG sepenuhnya dibiayai APBN dan terbuka terhadap kritik serta pengawasan publik. Laporan dugaan penyimpangan dapat disampaikan melalui Call Center 127 (SAGI/Sentra Aduan Gizi Indonesia) atau WhatsApp 0811-1000-8008.
Istana berharap polemik yang beredar tidak mengaburkan tujuan utama MBG, yakni memastikan pemenuhan standar gizi layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ynt