Kementerian HAM Gelar Identifikasi dan Mediasi Potensi Pelanggaran HAM di Kelurahan Sidomulyo Bengkulu

BENGKULU – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar rapat identifikasi dan mediasi risiko serta dugaan pelanggaran HAM di Aula Kantor Lurah Sidomulyo, Jalan Hibrida 15, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini dihadiri perwakilan Kementerian HAM, Dinas Sosial, Lurah Sidomulyo, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), para ketua RT dan RW, kader PKK, kader Program Keluarga Harapan (PKH), serta tamu undangan lainnya dengan jumlah sekitar 30 orang.

Rapat tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sekaligus mengidentifikasi potensi risiko serta dugaan pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat.

Dalam penyampaian materi, perwakilan Kementerian HAM menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi permasalahan HAM guna mencegah munculnya perselisihan dan konflik sosial. Masyarakat juga diimbau memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menghormati hak orang lain tanpa membedakan latar belakang.

Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan HAM diharapkan mengedepankan dialog, komunikasi, musyawarah, dan mediasi. Namun, setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditangani secara objektif, profesional, berdasarkan fakta, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kelurahan bersama unsur terkait didorong untuk memperkuat koordinasi dalam menerima pengaduan masyarakat, mengidentifikasi persoalan, dan menindaklanjuti setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu keharmonisan lingkungan.

Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi bagi para peserta untuk menyampaikan pendapat, mengidentifikasi potensi persoalan di lingkungan masyarakat, serta merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut melalui pendekatan yang adil dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui rapat identifikasi dan mediasi ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, aparat kewilayahan, dan masyarakat dalam mencegah konflik sosial, meningkatkan kesadaran terhadap HAM, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, harmonis, dan kondusif.

Kegiatan berakhir pada pukul 12.00 WIB. Selama pelaksanaan rapat, situasi terpantau aman dan kondusif.