Komisi IX DPR, Eko Kurnia Ningsih Soroti Stunting dan Kesejahteraan Petugas KB: Sistem Digital BKKBN Diuji di Daerah Terpencil

JAKARTA– Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada Rabu, 30 April 2024, berlangsung penuh sorotan. Bertempat di ruang rapat Komisi IX DPR RI, agenda utama membahas percepatan penurunan stunting dan penguatan program keluarga berencana, namun perhatian besar juga tercurah pada kesejahteraan petugas lapangan KB.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Kurnia Ningsih, menekankan pentingnya peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang menjadi ujung tombak di masyarakat, namun belum mendapatkan perhatian yang layak dalam hal kesejahteraan dan insentif.

“Di Bengkulu, banyak petugas PLKB dan PKB mengeluh soal beban kerja yang tinggi namun tak diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai. Ini harus jadi catatan penting,” tegas Eko.

Selain itu, Eko juga mengkritisi sistem pelaporan dan pencatatan program Bangga Kencana yang berbasis elektronik. Ia menilai BKKBN perlu mengevaluasi efektivitas sistem tersebut, mengingat masih banyak daerah, khususnya di provinsi Bengkulu dan wilayah 3T, yang belum memiliki akses internet stabil.

“Apakah SIGA BKKBN dan sistem pencatatan Kemenkes sudah efektif, terutama di desa-desa yang masih mengalami blank spot? Ini harus menjadi perhatian serius,” tutupnya.

Rapat ini menegaskan pentingnya pemerataan akses teknologi serta dukungan nyata kepada tenaga lapangan demi suksesnya program pembangunan keluarga secara nasional.(Ynt/Rs)