Komite III DPD RI Gandeng Kemensos dan Masyarakat untuk Transformasi Sosial

JAKARTA – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan sosial melalui transformasi sosial yang menyeluruh.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa upaya mengatasi persoalan sosial tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kemensos, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensos RI di Gedung DPD RI, Jakarta, ia menyoroti beberapa masalah sosial yang semakin kompleks, seperti judi online (judol), pinjaman online (pinjol), serta penyalahgunaan penggalangan donasi.

“Khusus untuk judol dan pinjol, kedua praktik ini tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas, seperti kecanduan, rusaknya hubungan sosial, lilitan utang, serta tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi,” ujar senator asal Papua Barat ini.

Selain itu, Filep juga menyoroti penyalahgunaan penggalangan donasi yang dinilainya sebagai bentuk pengkhianatan kepercayaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan sosial agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, Hartono, turut memberikan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Kemensos. Ia menilai program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Papua Barat Daya yang membutuhkan akses pendidikan lebih baik.

Hal senada disampaikan oleh Arianto Kogoya, anggota DPD RI dari Papua Pegunungan, yang mendesak Kemensos untuk lebih memperhatikan anak-anak jalanan yang putus sekolah. Ia berharap pemerintah dapat membangun rumah pembinaan agar anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang layak.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden RI, pemerintah berencana mendirikan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama bagi keluarga miskin. Program ini akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, dengan target pembangunan 100 sekolah pada tahun ini dan 2026.

Langkah sinergis antara DPD RI, Kemensos, dan elemen masyarakat diharapkan dapat mewujudkan transformasi sosial yang lebih baik dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks di Indonesia.(Ynt)