Massa Kanopi Hijau Indonesia dan GMNI Bengkulu Gelar Aksi, Desak Prabowo-Gibran Serius Tangani Karhutla

BENGKULU – Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu bersama gabungan organisasi kepemudaan (OKP), yakni WALHI, GMNI Bengkulu, dan Himasel, menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu, Selasa (27/10/2026). Massa mendesak pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Aksi yang berlangsung pukul 15.30 hingga 17.00 WIB tersebut diikuti sekitar 25 peserta. Mereka menyampaikan kritik terhadap penanganan karhutla yang dinilai belum optimal, sekaligus menuntut langkah konkret untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak kebakaran hutan.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “#PadamkanKarhutla — Prabowo-Gibran” serta membawa sejumlah poster yang menggambarkan dampak kebakaran hutan, pencemaran udara, dan penderitaan masyarakat akibat kabut asap.

Desak Pemerintah Bertindak Tegas

Salah seorang peserta aksi dari GMNI Bengkulu, Adit, menyampaikan bahwa unjuk rasa tersebut merupakan bentuk aspirasi dan kritik terhadap penanganan karhutla yang dianggap belum maksimal.

Menurutnya, masyarakat di sejumlah wilayah terdampak harus menghadapi persoalan serius akibat asap kebakaran hutan, termasuk gangguan kesehatan dan terbatasnya akses terhadap udara bersih.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun badan usaha. Penegakan hukum, menurutnya, harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu.

Koordinator aksi sekaligus perwakilan Kanopi Hijau Indonesia, Paet Lubis, menilai persoalan karhutla tidak boleh dipandang sebagai masalah musiman semata. Pemerintah diminta memperkuat upaya pencegahan, penanganan darurat, serta pemulihan wilayah yang terdampak kebakaran.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga ruang demokrasi agar masyarakat dan kelompok lingkungan tetap dapat menyampaikan kritik serta aspirasi terkait kebijakan pemerintah.

Soroti Transparansi Anggaran Penanggulangan Bencana

Perwakilan Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu, Budi Franata, turut menyoroti kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

Dalam orasinya, ia menyinggung dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2024–2026 dengan nilai sekitar Rp148 miliar. Isu tersebut disampaikan sebagai bagian dari desakan agar pengelolaan dana kebencanaan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut massa aksi, krisis iklim dan karhutla membutuhkan kebijakan yang terukur, pengawasan yang kuat, serta komitmen berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan semakin meluas.

Sementara itu, Ketua Umum Himasel, Rego Bangkito, menyoroti dampak kabut asap yang dapat meluas hingga ke wilayah lain, termasuk negara tetangga. Ia juga mengingatkan pentingnya langkah nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko gangguan pernapasan dan dampak kesehatan lainnya.

Lima Tuntutan Utama Massa Aksi

Dalam aksi tersebut, gabungan organisasi menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, penanganan karhutla secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Kedua, penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Ketiga, transparansi perizinan usaha serta pengawasan ketat terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan. Keempat, pemulihan lingkungan dan ekosistem yang rusak akibat kebakaran. Kelima, perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap.

Sebagai bentuk ekspresi protes, massa juga menggelar aksi teatrikal melalui pembacaan puisi, nyanyian bertema lingkungan, serta pembakaran simbolis alat peraga berbahan kertas.

Aksi berakhir sekitar pukul 17.00 WIB setelah peserta melakukan foto bersama. Seluruh massa kemudian membubarkan diri secara tertib.

Berdasarkan laporan kegiatan, unjuk rasa berlangsung aman dan kondusif tanpa insiden yang mengganggu ketertiban umum.

Melalui aksi tersebut, Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu bersama WALHI, GMNI Bengkulu, dan Himasel berharap pemerintah tidak berhenti pada pernyataan atau penanganan darurat, tetapi menghadirkan kebijakan nyata untuk mencegah karhutla, menindak pelanggaran hukum, memulihkan ekosistem, serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.