OJK Bengkulu Perkuat Akses Keuangan Daerah, Bengkulu Selatan Masuk Nominasi TPAKD Award 2026

BENGKULU, 23 Oktober 2026 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai upaya memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi produktif di daerah.

Komitmen tersebut sejalan dengan masuknya TPAKD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam nominasi TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Sumatera pada ajang TPAKD Award 2026. Pencapaian ini menjadi momentum untuk memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam memperluas pemanfaatan produk serta layanan jasa keuangan bagi masyarakat.

OJK Provinsi Bengkulu memandang penguatan TPAKD sebagai langkah strategis untuk memastikan masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor usaha produktif lainnya memperoleh akses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari agenda nasional yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun serta mengembangkan kelembagaan TPAKD di berbagai wilayah Indonesia.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa pengembangan TPAKD mendukung agenda Asta Cita Pemerintah, khususnya pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara nasional, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 TPAKD. Berbagai program telah dijalankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan kepemilikan rekening di kalangan pelajar, serta memperluas jangkauan layanan keuangan hingga wilayah perdesaan.

Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.

Capaian tersebut menunjukkan pentingnya perluasan akses keuangan dalam mendukung pembiayaan usaha, meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, menegaskan bahwa penguatan TPAKD harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi unggulan daerah.

“Penguatan TPAKD perlu diarahkan pada pengembangan program yang sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Kami terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha produktif, serta memastikan masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan,” ujar Ayu Laksmi Syntia Dewi.

Di Provinsi Bengkulu, penguatan TPAKD akan terus diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan UMKM, mendukung pelaku usaha lokal, serta mengoptimalkan potensi ekonomi di setiap kabupaten dan kota. Sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan menjadi faktor penting dalam menghadirkan program keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

OJK Provinsi Bengkulu berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pelaksanaan program TPAKD. Melalui kolaborasi tersebut, perluasan akses keuangan diharapkan semakin mendorong pertumbuhan usaha produktif, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.