OJK Bengkulu Perluas Akses Pembiayaan untuk Dorong Hilirisasi Kelapa dan UMKM

BENGKULU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu mendorong perluasan akses pembiayaan dan penguatan hilirisasi komoditas kelapa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema pengembangan ekosistem komoditas kelapa melalui penguatan akses keuangan dan sinergi pemangku kepentingan di Aula Singaran Pati Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini diikuti 70 peserta dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha agribisnis, asosiasi petani, dan lembaga jasa keuangan.

Perwakilan Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Murtaza, yang menjabat Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional, menyampaikan bahwa pengembangan industri kelapa olahan berpotensi memperluas kesempatan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan produk bernilai tambah.

Menurutnya, pengembangan ekosistem kelapa perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan petani maupun pelaku usaha yang mengembangkan produk turunan kelapa.

Berdasarkan data sektor perkebunan rakyat tahun 2024, luas perkebunan kelapa di Provinsi Bengkulu mencapai 8.761 hektare dengan produksi 7.091 ton. Kabupaten Bengkulu Utara menjadi sentra produksi terbesar dengan 2.049 ton, disusul Kabupaten Seluma sebanyak 1.268 ton dan Kabupaten Kaur sebanyak 1.181 ton.

Namun, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian hasil panen masih dipasarkan dalam bentuk kelapa bulat atau kopra, sehingga peluang peningkatan nilai tambah melalui pengolahan lanjutan perlu terus dikembangkan.

Sejumlah produk turunan yang berpotensi dikembangkan meliputi sabut kelapa, briket tempurung kelapa, air kelapa kemasan, dan Virgin Coconut Oil (VCO). Diversifikasi produk tersebut dapat membuka peluang pasar baru sekaligus memperkuat daya saing usaha pengolahan kelapa dan UMKM lokal.

Fungsional Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Fitri Aryati, menyampaikan bahwa Bengkulu masih termasuk dalam sepuluh provinsi dengan produktivitas kelapa terendah secara nasional. Karena itu, perbaikan tata kelola perkebunan rakyat diperlukan melalui peningkatan kualitas bibit, pemupukan, pemeliharaan tanaman, serta pengendalian hama dan penyakit.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Ir. Suharyanto, S.Pt., M.Si., menilai kelapa memiliki potensi pemanfaatan yang luas, mulai dari sektor pangan dan kesehatan hingga pakan ternak, industri rumah tangga, dan UMKM.

FGD tersebut juga mengidentifikasi sejumlah kendala, seperti kebutuhan peremajaan tanaman, penguatan kelembagaan petani, keterbatasan fasilitas pengolahan, infrastruktur, dan akses pasar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perluasan akses pembiayaan menjadi salah satu langkah penting. Upaya ini dapat dilakukan melalui penjodohan usaha (business matching) antara pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan, penyediaan pembiayaan sesuai karakteristik usaha, serta penguatan dukungan penjaminan dan asuransi pertanian.

OJK mendorong sinergi pemerintah daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pelaku usaha, asosiasi petani, dan lembaga jasa keuangan untuk memperkuat rantai pasok kelapa dari hulu hingga hilir.

Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan komoditas kelapa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui industri olahan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.