Refleksi Akhir Tahun Forkopimda Bengkulu: Evaluasi 2025, Mantapkan Arah Kebijakan 2026

BENGKULU – Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi akhir tahun sebagai momentum refleksi kinerja dan penajaman arah kebijakan pembangunan tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Raya Semarak, Selasa malam (30/12/2025), dipimpin langsung oleh Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, S.E., dan dihadiri Wakil Gubernur, Mian, Pj Sekda Herwan Antoni serta unsur pimpinan daerah, TNI/Polri, instansi vertikal, kepala OPD, perwakilan bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu secara daring juga para jurnalis.

Rapat koordinasi yang dikemas dalam suasana silaturahmi tersebut membahas capaian program sepanjang tahun 2025, evaluasi berbagai persoalan daerah, serta penetapan prioritas strategis ke depan.

Gubernur Helmi Hasan menegaskan, forum ini menjadi sarana menyatukan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan demi pembangunan Bengkulu yang berkelanjutan.
“Refleksi akhir tahun ini penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif, anggaran digunakan secara efisien, dan kebijakan tahun 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur Helmi Hasan dalam sambutannya.

Dalam pemaparannya, Gubernur menekankan penerapan kebijakan efisiensi anggaran guna meminimalkan pemborosan dan memastikan belanja daerah tepat sasaran. Ia juga menyoroti dampak positif Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat yang dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.

Sejumlah program prioritas daerah turut dipaparkan, antara lain pembangunan SMA Unggulan/SMA Garuda di Kabupaten Rejang Lebong, perluasan cetak sawah baru seluas sekitar 2.200 hektare, percepatan konektivitas jalan strategis, serta normalisasi dan restrukturisasi sektor pelabuhan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Selain itu, Pemprov Bengkulu mengusulkan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merencanakan pembangunan kota baru di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai antisipasi kepadatan Kota Bengkulu dalam 20–30 tahun mendatang.

Wakil Gubernur Bengkulu Ir. H. Mian menambahkan, peningkatan kondisi jalan provinsi akan dilakukan secara bertahap hingga 2028 melalui kolaborasi pembiayaan. Tahun 2026 juga akan difokuskan pada optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sinergi lintas sektor guna memperkuat kemandirian fiskal.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pembangunan Pemprov, khususnya di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ia menyebutkan evaluasi APBD 2026 telah rampung, termasuk penambahan anggaran Rp33,9 miliar untuk Gaji ke-13 dan THR guru.

Sementara itu, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif terkendali sepanjang 2025, dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 59,64 persen. Ia menegaskan komitmen Polda Bengkulu untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan mendukung program pembangunan.

Danrem 041/Gamas Brigjen TNI Jatmiko A mengungkapkan rencana pembentukan Kodam di Bengkulu pada 2027 dengan usulan nama Kodam Merah Putih, yang telah didukung Pemprov melalui inventarisasi lahan. Percepatan pencetakan sawah baru dalam mendukung Asta cita program presiden di Kabupaten Rejang Lebong dan Pulau Enggano.

Adapun Wakajati Bengkulu Muslikhuddin menyoroti pentingnya tata kelola perizinan dan pengawasan usaha berbasis lahan, terutama pada sektor tambang dan perkebunan, agar seimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Rapat koordinasi akhir tahun Forkopimda Provinsi Bengkulu ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi, mempercepat implementasi hasil rapat, serta memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi dan misi Provinsi Bengkulu demi kesejahteraan masyarakat. (Ynt)