Reses Sumardi, BPJS Warga Bermasalah Jadi Sorotan, Pemerintah Diminta Hadir Beri Solusi

BENGKULU – Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M., menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien yang mengalami kondisi darurat dan telantar di rumah sakit.

Penegasan tersebut disampaikan Sumardi saat melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bengkulu, Sabtu (14/11/2026). Dalam dialog bersama masyarakat, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga.

Menanggapi pertanyaan masyarakat, Sumardi menjelaskan bahwa pasien yang sudah berada di rumah sakit dalam kondisi telantar harus mendapatkan perhatian pemerintah. Menurutnya, kepesertaan BPJS Kesehatan perlu segera diaktifkan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan.

“Kalau pasien sudah terlantar di rumah sakit, BPJS-nya wajib dihidupkan oleh pemerintah. Saya katakan wajib dihidupkan oleh pemerintah,” tegas Sumardi.

Ia menjelaskan, mekanisme pengaktifan BPJS Kesehatan berbeda sesuai dengan kondisi kepesertaan dan kemampuan pasien. Bagi peserta yang masih sehat, tetapi kepesertaannya tidak aktif akibat tunggakan iuran selama beberapa bulan, pengaktifan kembali dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan.

Sumardi juga menyampaikan bahwa masyarakat yang mengalami kendala pengaktifan BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Ia menyatakan kesiapannya membantu menghubungkan warga dengan petugas terkait agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan itu, Sumardi turut menjelaskan sumber pembiayaan program jaminan kesehatan yang berasal dari beberapa skema, yakni kepesertaan mandiri, pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah pusat, serta dukungan pembiayaan pemerintah daerah melalui provinsi dan kabupaten/kota.

Ia menyebutkan, alokasi pembiayaan JKN dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp45 miliar per tahun, sementara dukungan untuk memenuhi kekurangan pembiayaan dari pemerintah daerah diperkirakan sekitar Rp5 miliar setiap tahun.

Selain itu, Sumardi membagikan pengalaman membantu warga Bengkulu yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, tetapi masih memiliki administrasi kependudukan di Jakarta. Melalui penyesuaian data kependudukan sesuai prosedur, warga tersebut kemudian dapat mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan melalui Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Menurut Sumardi, persoalan administrasi dan kepesertaan tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Karena itu, warga diharapkan segera melaporkan kendala yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi melalui instansi terkait.

Melalui kegiatan reses tersebut, Sumardi menegaskan komitmen DPRD Provinsi Bengkulu untuk terus menyerap aspirasi masyarakat, termasuk memperjuangkan akses pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait semakin optimal sehingga tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan.