Zuriat Bangkahulu Tinggi, Dukung Gubernur Helmi Ambil Alih Pengelolaan Alur Pelabuhan Pulau Baai

BENGKULU – Rencana Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan mengambil alih pengelolaan alur Pelabuhan Pulau Baai mendapat dukungan dari Yayasan Zuriat Bangkahulu Tinggi (ZBT).

Sebab, sudah 18 tahun PT Pelindo tak mampu menyelesaikan persoalan pendangkalan alur pelabuhan, yang berakibat merugikan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Ketua Yayasan Zuriat Bangkahulu Tinggi Cecep menegaskan, langkah yang akan diambil Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan sudah tepat. Semakin cepat pengelolaan alur Pelabuhan Pulau Baai diambil alih oleh Pemprov semakin bagus, agar persoalan pendangkalan alur bisa cepat selesai.

“Masyarakat Bengkulu sudah cukup lama mendapatkan kerugian akibat tidak berfungsinya Pelabuhan Pulau Baai secara maksimal. Kami Yayasan keluarga keturunan raja-raja dan bangsawan Bengkulu sangat mendukung langkah gubernur. Semakin cepat semakin bagus,” kata Cecep.

Cecep menjelaskan, bahwa Pulau Baai dahulunya merupakan pusat perdagangan Kerajaan Selebar. Pada masa itu, aktivitas perdagangan cukup ramai, khususnya perdagangan rempah-rempah.

Dikutip dari artikel Pengamat Budaya Bengkulu, Eva Riana, bahwa Pelabuhan Pulau Baai merupakan Pelabuhan lama Kerajaan Silebar yang direvitalisasi pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi pelabuhan samudera untuk menunjang aktivitas ekspor-impor di Provinsi Bengkulu dan memperlancar arus ekspor hasil produksi daerah belakang (hinterland).

Pelabuhan ini mulai dibangun pada tahun 1976 untuk menggantikan Pelabuhan Bengkulu (Tapak Paderi) yang sudah tidak mampu menampung arus barang yang terus meningkat.

Pembangunan pelabuhan ini merupakan bagian dari program pembangunan nasional untuk meningkatkan infrastruktur maritim Indonesia.

Seiring perkembangan ekonomi Bengkulu, Pelabuhan Pulau Baai terus berbenah. Tahun 2010, pelabuhan ini mulai melayani kapal-kapal berukuran besar dan mengembangkan terminal peti kemas untuk mengakomodasi pertumbuhan perdagangan.

Saat ini, Pelabuhan Pulau Baai telah menjadi salah satu infrastruktur vital yang mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

“Sudah sangat jelas, bahwa keberadaan Pelabuhan Pulau Baai sudah ada sejak leluhur kita dulu. Tujuannya untuk aktivitas perekonomian masyarakat Bengkulu. Tapi, kalau pelabuhan tidak berfungsi untuk apa? Jelas kita masyarakat Bengkulu yang rugi,” tegas Cecep.

Karena itu, lanjut Cecep, selaku anak keturunan dari para petinggi dan pendiri Bangkahulu (kini Bengkulu), Yayasan Zuriat Bangkahulu Tinggi sangat mendukung langkah Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, untuk mengambil alih pengelolaan alur Pulau Baai.

“Semakin cepat semakin bagus. Supaya perekonomian Bengkulu tumbuh semakin baik,” ujar Cecep.

Gubernur Helmi Ultimatum PT Pelindo

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melontarkan kritik pedas kepada PT Pelindo terkait pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang telah berlangsung selama 18 tahun.

Dalam pernyataan kerasnya, Helmi menegaskan bahwa jika Pelindo tak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu siap mengambil alih pengelolaan alur pelabuhan.

“Kalau memang tidak mampu, serahkan saja pengelolaan ke Pemprov Bengkulu, bukan ke Pelindo lagi. Yang menderita ini rakyat Bengkulu, bukan rakyat Pelindo,” tegas Helmi dalam pernyataan resminya pada, Jumat, 11 April 2025.

Pernyataan tersebut menyusul kondisi memprihatinkan yang dialami warga Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.

Pendangkalan alur yang tak kunjung ditangani telah menyebabkan terisolasinya lebih dari 4.000 warga, serta mengancam stabilitas pangan, ekonomi, transportasi, bahkan pasokan listrik di pulau terluar tersebut.

“Bahan pangan dari Kota Bengkulu tidak bisa dikirim karena kapal pengangkut tak bisa beroperasi. Nelayan pun tak bisa menjual ikan hasil tangkapan mereka. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini ancaman kemanusiaan,” papar Helmi.

Helmi menilai Pelindo tidak serius dalam menangani persoalan yang telah berlangsung nyaris dua dekade, meskipun anggaran ratusan miliar rupiah telah digelontorkan. Bahkan, menurutnya, berbagai upaya dialog dan koordinasi dengan Pelindo pun nihil hasilnya.

“Masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan. Jika terus ditangani dengan cara seperti ini, maka bencana besar bisa terjadi. Pemprov siap turun tangan penuh,” ujarnya tegas.

Gubernur Helmi menyerukan agar Kementerian Perhubungan turut bertanggung jawab dengan mengevaluasi peran Pelindo dalam pengelolaan alur.

Ia mendorong agar pemerintah pusat segera mempertimbangkan penyerahan wewenang kepada Pemprov Bengkulu, demi keselamatan dan kesejahteraan warga.(Ynt/Rls)