Gubernur Helmi Hasan Aktif Live Streaming, LEKAD Tantang DPRD Terbuka Bahas Anggaran

BENGKULU — Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat melalui siaran langsung atau live streaming di media sosial. Langkah tersebut dinilai menjadi bentuk keterbukaan pemerintah dalam menerima keluhan, kritik, sekaligus aspirasi masyarakat.

Melalui akun media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, Helmi berinteraksi langsung dengan warga untuk mendengar berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Menurut Helmi, komunikasi melalui live streaming menjadi salah satu cara Pemprov Bengkulu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Warga tidak hanya mendapatkan informasi mengenai program pemerintah, tetapi juga dapat menyampaikan persoalan secara langsung.

“Melalui live ini, kita mendengarkan apa kata rakyat sekaligus menjelaskan program-program yang sudah dikerjakan oleh Pemprov Bengkulu,” ujar Helmi, Senin (5/10).

Salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan akses informasi program BPJS gratis. Menurut Helmi, masih terdapat warga yang belum memahami informasi maupun mekanisme untuk memperoleh layanan tersebut.

Karena itu, komunikasi langsung melalui media sosial diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan di lapangan sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Helmi juga memastikan pengaduan yang masuk tidak berhenti pada komunikasi melalui siaran langsung. Aparatur pemerintah dan instansi terkait akan dilibatkan untuk menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangannya.

Misalnya, ketika masyarakat menyampaikan keluhan mengenai dugaan persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihak terkait seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilibatkan untuk memberikan penjelasan.

Hal serupa juga berlaku untuk persoalan bahan bakar minyak (BBM). Helmi mengatakan pihak Pertamina dapat dihadirkan dalam siaran langsung agar masyarakat memperoleh informasi langsung dari pihak yang berwenang.

“Kalau soal BBM, nanti pihak Pertamina akan kita ajak live juga,” sampainya.

LEKAD Dorong DPRD Bengkulu Ikut Live Bahas Anggaran

Langkah Gubernur Helmi Hasan tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Daerah (LEKAD), Wahyu Anugerah.

Wahyu menilai keterbukaan komunikasi melalui media sosial merupakan langkah positif karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Namun, menurutnya, prinsip keterbukaan juga perlu diterapkan DPRD Provinsi Bengkulu, khususnya dalam proses pembahasan anggaran daerah.

Ia mendorong DPRD membuka pembahasan anggaran melalui siaran langsung agar masyarakat dapat mengetahui proses penyusunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan uang rakyat.

“Kalau gubernur saja berani membuka ruang komunikasi secara langsung dengan masyarakat, DPRD seharusnya juga melakukan hal yang sama, terutama saat membahas anggaran,” ujar Wahyu.

Menurutnya, siaran langsung pembahasan anggaran dapat memperluas ruang pengawasan publik. Masyarakat dapat melihat bagaimana anggota DPRD menyampaikan pendapat, mengkritisi usulan anggaran, serta memperjuangkan program yang dianggap penting bagi masyarakat.

Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk menilai proses politik anggaran secara lebih objektif.

“Dengan begitu, masyarakat bisa menilai sendiri mana anggota dewan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan mana yang tidak,” tegasnya.

Akademisi: Keterbukaan Harus Diikuti Tindak Lanjut

Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi, Harius, M.Si, turut mendukung pemanfaatan media sosial sebagai ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut dosen UNIVED tersebut, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai program pemerintah, tetapi juga membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan dan memperoleh jawaban dari pihak yang memiliki kewenangan.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat tidak cukup hanya menjadi penerima informasi. Mereka juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan dan mendapatkan penjelasan dari pejabat atau instansi yang berwenang,” jelas Harius.

Ia menilai live streaming dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih terbuka sekaligus menjadi sumber masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan dan pelayanan publik.

Keterbukaan serupa, lanjut Harius, juga penting diterapkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Terlebih, pembahasan anggaran berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.

“Pembahasan anggaran yang dapat diakses masyarakat akan memberikan ruang pengawasan lebih luas terhadap proses pengambilan keputusan, termasuk bagaimana aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam menentukan prioritas pembangunan,” ungkapnya.

Meski demikian, keterbukaan komunikasi harus dibarengi tindak lanjut yang jelas. Pengaduan dan kritik masyarakat tidak cukup hanya dijawab dalam siaran langsung, tetapi perlu diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan.

Dengan demikian, live streaming tidak hanya menjadi sarana publikasi pemerintah, tetapi juga dapat menjadi instrumen transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Baik pemerintah daerah maupun lembaga legislatif perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan menilai kebijakan yang diambil atas nama kepentingan publik,” kata Harius.