Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin Perjuangkan 500 Unit Rumah Tidak Layak Huni untuk Bengkulu Tahun 2026

BENGKULU – Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Salah satu langkah konkret yang diperjuangkan adalah realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 500 unit untuk Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Sultan usai kegiatan Diskusi Green Demokrasi Indonesia bersama jurnalis dan aktivis lingkungan di Bengkulu, Senin (17/2). Ia menegaskan bahwa perjuangan tersebut merupakan bentuk nyata amanah yang diberikan masyarakat Bengkulu kepada dirinya sebagai Ketua DPD RI.

“Tahun ini (2026) kita sudah perjuangkan 500 bedah rumah untuk Provinsi Bengkulu dan itu nyata. Ini bagian dari hasil perjuangan kita sebagai penerima amanah dari rakyat, memang harus ada manfaatnya,” tegas Sultan.

Program BSPS ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu. Penetapan keluarga penerima manfaat akan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pihak balai, berdasarkan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mengacu pada DTSEN.

Secara nasional, Program BSPS tahun 2026 menjadi fokus utama Kementerian PKP dengan target peningkatan kuota hingga 400.000 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Program ini juga merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Tiga Juta Rumah untuk mempercepat penanganan RTLH di berbagai daerah, termasuk Provinsi Bengkulu.

Plh. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Nurmala, ST., MT., melalui Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu, Rinaldi, ST., menjelaskan bahwa BSPS merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas hunian secara swadaya dan bergotong royong.

“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini adalah bentuk dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah agar menjadi layak huni,” ujarnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Ir. Wahyono, SH, ST, MH, ME, menyampaikan bahwa bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang, dengan mengacu pada standar konstruksi bangunan yang layak, sehat, dan aman.

Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta kebijakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, agar BSPS menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang layak.

Untuk tahap awal tahun 2026, sebanyak 500 unit RTLH diusulkan di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2027, Sultan menargetkan peningkatan usulan hingga 3.000 unit RTLH sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

DPD RI akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas lembaga agar program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran.Ynt