Pemprov Bengkulu Susun RKPD 2027, Fokus Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan

BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan berpedoman pada visi, misi, serta program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029.

Fokus pembangunan Provinsi Bengkulu pada tahun 2027 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah komoditas lokal, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan.

Selain sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menempatkan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar sebagai prioritas. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan akses layanan dasar masyarakat, serta memperkuat keterhubungan antarwilayah di Bumi Merah Putih.

Pembangunan daerah turut diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta pengarusutamaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan daya saing daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong reformasi birokrasi, percepatan transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, yang mewakili Gubernur Bengkulu, menegaskan bahwa luasnya cakupan pembangunan daerah memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

“Besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah tentunya membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan integrasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Denni saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (20/1).

Ia menambahkan, implementasi Program Bantu Rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan harus disinergikan secara optimal antara perencanaan eksekutif dan legislatif.

Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 menjadi tahapan strategis dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yulisweni, perwakilan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Konsultasi publik ini bertujuan menghimpun masukan teknokratis sekaligus menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan. Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi isu-isu strategis terkini yang berpengaruh terhadap arah pembangunan daerah.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2027 yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, sekaligus mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Ynt/Rls)