Reses Suharto Soroti Pembangunan, Geng Motor, dan Ekonomi Warga

BENGKULU – Persoalan pembangunan yang terhambat, penguatan ekonomi masyarakat, hingga maraknya aksi geng motor menjadi aspirasi utama dalam reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Fraksi Gerindra, H. Suharto, SE, M.BA, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Kamis (16/7/2026).

H. Suharto mengungkapkan, masyarakat menyoroti sejumlah proyek pembangunan yang belum tuntas akibat kenaikan harga material. Menurutnya, pekerjaan tersebut masih menunggu penyelesaian proses adendum antara pelaksana dan pihak ketiga sebelum kembali dilanjutkan. Ia berharap proses administrasi itu segera rampung agar pembangunan yang telah direncanakan dapat kembali berjalan.

Selain pembangunan, Suharto mengapresiasi inisiatif warga yang memanfaatkan lahan kosong sebagai lokasi usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk kreativitas yang perlu mendapat dukungan pemerintah desa maupun kecamatan melalui pemberian izin pengelolaan yang tertib dan sesuai aturan.

Di sisi lain, Suharto menegaskan dukungannya terhadap langkah tegas Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polda Bengkulu, dalam memberantas aksi geng motor yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap kelompok yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, termasuk penindakan terhadap kendaraan bodong yang digunakan untuk melakukan aksi kriminal.

“Sesuai arahan aparat penegak hukum, geng motor memang harus ditindak tegas demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas. Jika ada kendaraan bodong yang digunakan untuk meresahkan masyarakat, kami mendukung aparat kepolisian menindak sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, H. Suharto menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat di DPRD Provinsi Bengkulu, sekaligus mendukung penegakan hukum yang dilaksanakan secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP).