Sultan Bachtiar Najamudin: Diplomasi Dagang Prabowo Perkuat Koperasi

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, mengapresiasi capaian diplomasi dagang yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Melalui perundingan tersebut, Indonesia berhasil menurunkan potensi tarif ekspor dari 32 persen menjadi 19 persen. Selain itu, sebanyak 1.819 pos tarif memperoleh fasilitas preferensial, termasuk tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas strategis seperti minyak sawit, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik (termasuk semikonduktor), hingga komponen pesawat terbang.

Sultan menilai capaian ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya saing produk nasional di pasar global, terutama di tengah dinamika geopolitik internasional. Ia menyebut keberhasilan tersebut mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memperkuat posisi Indonesia di antara negara-negara anggota G20.

Menurutnya, dampak positif dari kesepakatan dagang ini perlu ditindaklanjuti dengan strategi konkret di dalam negeri, khususnya melalui penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa. Sultan mendorong optimalisasi program Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak hilirisasi komoditas unggulan daerah.

“Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengembangan koperasi di setiap desa, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Penguatan sektor riil berbasis koperasi akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (21/02).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut juga meminta pemerintah daerah bersikap proaktif menyiapkan ekosistem hilirisasi, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pengolahan, hingga penguatan rantai distribusi ekspor. Dengan selisih tarif yang lebih kompetitif, Indonesia memiliki peluang besar memperluas pangsa pasar di negara tujuan utama.

DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat yang berorientasi pada penguatan ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja di berbagai daerah.Ynt