Tak Ada Toleransi Pungli, Helmi Hasan Siapkan Evaluasi Ketat untuk OPD

BENGKULU – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala OPD, Senin (20/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman apel Kantor Gubernur Bengkulu tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Mian. Penandatanganan ini menjadi langkah konkret Pemprov Bengkulu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam arahannya, Gubernur Helmi Hasan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta instruksi pemerintah pusat dalam upaya pencegahan praktik pungli. Ia juga meminta seluruh pimpinan OPD untuk responsif terhadap setiap laporan masyarakat.

“Setiap informasi yang masuk harus segera ditindaklanjuti. Tidak boleh ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum di lingkungan pemerintahan,” tegas Helmi.

Terkait laporan dugaan pungli yang sempat mencuat, termasuk di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, Gubernur memastikan bahwa hasil penelusuran tim tidak menemukan adanya praktik tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara langsung oleh Wakil Gubernur, Inspektorat, dan Sekretaris Daerah guna memastikan kebenaran informasi di lapangan.

Meski demikian, Helmi Hasan menegaskan bahwa penguatan integritas aparatur tetap menjadi prioritas utama. Ia menilai komitmen tertulis melalui pakta integritas menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang.

Selain itu, Pemprov Bengkulu juga akan menerapkan sistem evaluasi kinerja pejabat secara berkala setiap tiga bulan. Evaluasi ini melibatkan unsur pimpinan daerah, termasuk Wakil Gubernur, Inspektur, Sekretaris Daerah, serta tim panitia seleksi jabatan.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja OPD sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal, bebas dari pungli, serta sesuai dengan prinsip good governance.

Dengan penguatan pengawasan dan evaluasi rutin, Pemprov Bengkulu menargetkan terciptanya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.