41 Desa di Bengkulu Utara Ikut Pelatihan Website Desa, Biaya Ditutup-tutupi

BENGKULU– Sebanyak 41 desa dari Kecamatan Arga Makmur, Air Napal, Air Besi, dan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, mengikuti pelatihan Website Desa dan aplikasi pembelajaran online. Kegiatan ini digelar selama dua hari, 5–6 Mei 2025, di Hotel Mercure Kota Bengkulu, difasilitasi oleh PT Trie Teknologi Global.

Pelatihan bertujuan mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan setiap desa memiliki jaringan informasi resmi dalam bentuk website. Namun, pelaksanaan kegiatan ini menimbulkan pertanyaan serius, terutama soal biaya. Biaya kepengurusan desa.id di Kominfo digi, hosting, domain dan tenaga ahli IT.

Meskipun seluruh peserta diinapkan di hotel berbintang dan mendapat fasilitas makan serta transportasi, pihak penyelenggara enggan mengungkapkan berapa dana yang dikeluarkan oleh desa. Tri Nurma Dewi, pemilik PT Trie Teknologi Global, saat dikonfirmasi memilih bungkam. “Saya tidak bisa menjelaskan karena itu privasi perusahaan. Yang jelas, jasa itu pasti ada biaya,” ujarnya.

Sikap tertutup ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat dana desa adalah uang publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Apalagi, pelatihan ini bukan program pemerintah, melainkan difasilitasi oleh pihak ketiga berdasarkan proposal perusahaan.

Tri mengaku pihaknya hanya mengandalkan camat untuk menginformasikan kegiatan kepada para kepala desa. “Kami tidak mendatangi desa satu per satu, hanya minta camat menyampaikan ke kepala desa,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Trie Teknologi Global telah melakukan sosialisasi sejak 2020, namun terhenti akibat pandemi. Kegiatan kembali dilanjutkan pada 2023 dan kini masuk tahap pertama dengan melibatkan 41 desa.

Tri menegaskan bahwa desa tidak diwajibkan mengikuti pelatihan ini. Namun, ia mengklaim bahwa memiliki website desa sangat penting karena dilengkapi fitur seperti transparansi anggaran, data penduduk, absensi online perangkat desa, hingga pelayanan surat digital.

Meski manfaatnya dijanjikan besar, ketiadaan transparansi soal anggaran membuat publik patut mempertanyakan: benarkah kegiatan ini murni demi pembangunan digital desa, atau hanya proyek berbalut edukasi?(SM)