APBD Perubahan Bengkulu 2026 Disepakati, Belanja APBD Perubahan Bengkulu 2026 Disepakati, Belanja PPPK dan Infrastruktur Jadi Prioritas Infrastruktur Jadi Prioritas

BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD Provinsi Bengkulu menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan KUA-PPAS dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (24/9/2026). Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD Perubahan Provinsi Bengkulu 2026.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu memastikan pembahasan anggaran perubahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan yang telah berjalan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengungkapkan salah satu penyesuaian utama dalam APBD Perubahan 2026 berada pada pos belanja pegawai.

Menurut Edwar, anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya belum terakomodasi akan dimasukkan dalam perubahan anggaran.

“Pergeseran saat ini terjadi di belanja pegawai. Misalnya belanja PPPK yang belum teranggarkan, kita anggarkan,” kata Edwar.

Selain belanja pegawai, keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan. Pemerintah dan DPRD memastikan program pembangunan yang telah berjalan tetap mendapat dukungan anggaran.

“Kita penuhi kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, infrastruktur saat ini,” ujarnya.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS, tahapan penyusunan APBD Perubahan Provinsi Bengkulu 2026 selanjutnya akan berlanjut pada pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan DPRD.

Pembahasan tersebut akan menjadi dasar menuju penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026.