Dana BUMDes Air Meles Atas Diduga Raib Rp400 Juta: Jejak Uang Hilang dan Saling Lempar Tanggung Jawab

REJANG LEBONG – Misteri hilangnya dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, kini mencuat ke permukaan. Lebih dari Rp400 juta dana publik yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa justru raib tanpa kejelasan. Kasus ini menyeret nama mantan Ketua BUMDes dan Kepala Desa (Kades) yang kini menjabat, dengan aroma kuat dugaan penyimpangan dan pertanggungjawaban yang saling ditolak.

Berdasarkan data yang dihimpun tim Detaknusantaranews, dana BUMDes yang hilang terdiri dari dua pos utama: Dana simpan pinjam masyarakat sebesar lebih dari Rp200 juta yang bersumber dari anggaran tahun 2017–2018.
Dana usaha jual beli gula merah senilai sekitar Rp200 juta, yang disebut-sebut dikelola oleh istri mantan Ketua BUMDes.

Mantan Ketua BUMDes, Iyon, saat dikonfirmasi, mengakui pernah mengelola kedua pos dana tersebut. Namun, ia menolak disebut bertanggung jawab penuh atas raibnya uang itu.

“Saya sudah bukan ketua lagi, beberapa bulan lalu mengundurkan diri. Semua dana ada di rekening bendahara. Yang tahun 2017 untuk simpan pinjam, dan yang Rp200 juta lagi buat usaha gula merah,” ujar Iyon, sambil menyebut dana tersebut telah ‘diputihkan’ usai dirinya mundur.

Namun, pernyataan Iyon dibantah keras oleh Bendahara BUMDes, Winarsi. Ia menegaskan saldo rekening BUMDes nyaris kosong. “Apa yang dibilang Pak Ketua itu tidak benar. Di rekening BUMDes paling banyak cuma Rp1 juta,” kata Winarsi.

Winarsi juga menuding adanya penarikan dana sebesar Rp50 juta lebih oleh mantan Ketua BUMDes bersama Kades Bahrun tanpa penjelasan penggunaan. “Saya diajak ke bank untuk mencairkan uang, tapi tidak tahu untuk apa. Katanya untuk keperluan desa, tapi tidak jelas,” ungkapnya.

Saat dihubungi Jumat (24/10) sore, Kades Bahrun tak membantah bahwa dirinya pernah mengambil dana BUMDes. “Ya, saya memang pinjam Rp50 juta. Karena BUMDes kita sudah mati suri. Itu pun untuk kegiatan desa sementara,” ujar Bahrun lewat sambungan telepon.

Menurut Bahrun, kondisi BUMDes saat ini merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya yang tidak lagi aktif pasca pengunduran diri ketua lama.

Keterpurukan BUMDes ini menimbulkan kegeraman warga. Salah satu sumber masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengungkap dugaan penyalahgunaan dana.

“Katanya uang untuk masyarakat, tapi yang dibelikan kambing cuma empat ekor kecil. Tenda juga tidak ada. Uang itu dibagi-bagikan saja antara Ketua dan Kades lama maupun baru,” ujarnya dengan nada geram.

Tak hanya itu, warga juga menyoroti bantuan ternak sapi yang seharusnya menjadi aset produktif desa. “Tahun 2023 ada bantuan 10 ekor sapi, tahun 2024 dapat 30 ekor lagi. Tapi sekarang banyak yang hilang. Katanya dijual waktu Lebaran Haji, uangnya entah ke mana,” lanjutnya.

Minimnya pengawasan dan lemahnya sistem transparansi menjadi faktor utama yang membuka peluang penyimpangan. Berdasarkan informasi lapangan, pencatatan keuangan BUMDes tidak pernah diaudit secara rutin sejak 2018.

Kondisi ini diperparah oleh konflik internal antara pengurus lama dan pemerintah desa, sehingga aset dan dana BUMDes tidak memiliki kejelasan status hukum maupun pengelolaan.

Kasus dugaan penyelewengan dana BUMDes Air Meles Atas ini kini menjadi sorotan publik dan didesak segera diusut oleh aparat penegak hukum. Masyarakat berharap adanya audit menyeluruh dan transparansi penggunaan dana desa yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga.

“Kami hanya ingin keadilan. Uang itu uang masyarakat, bukan milik pribadi,” tutup seorang warga.(Tim)