Ketua DPD RI Apresiasi Evaluasi Pilkada Langsung: Dorong Efisiensi Anggaran Demi Kesejahteraan Rakyat

Bengkulu– Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, memberikan apresiasi terhadap pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang dinilai memakan biaya negara yang sangat besar. Sultan menilai, pernyataan tersebut perlu menjadi perhatian serius untuk mengkaji kembali mekanisme Pilkada yang selama ini berlangsung.

Menurut Sultan, biaya ratusan triliun yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan Pilkada langsung seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan kesehatan, biaya pendidikan serta perbaikan ekonomi rakyat. Dengan demikian, anggaran negara dapat lebih optimal dalam mendorong kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Ini bukan berarti demokrasi kita mundur,” tegas Sultan Bachtiar Najamuddin pada Selasa, 17 Desember 2024 di Bengkulu. “Namun kita perlu memikirkan efektivitas sistem yang ada saat ini. Prinsip demokrasi tetap harus dijaga, tetapi harus seimbang dengan efisiensi penggunaan anggaran negara. Ini semua demi kepentingan masyarakat dan negara, bukan hanya sekadar ritual demokrasi yang mahal,” lanjutnya.

Sultan menjelaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak untuk dikaji ulang bersama di parlemen secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi efisiensi biaya, stabilitas politik, maupun partisipasi publik. Pengkajian ini, menurutnya, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, agar solusi yang dihasilkan dapat memenuhi prinsip demokrasi dan transparansi.

Lebih lanjut, Sultan menekankan bahwa evaluasi terhadap Pilkada langsung bukanlah upaya untuk memundurkan semangat demokrasi yang telah dibangun selama ini. Sebaliknya, ini merupakan langkah untuk memperbaiki sistem agar lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. “Kita perlu menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Anggaran yang begitu besar harus benar-benar memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya evaluasi ini, Sultan berharap muncul solusi yang lebih inovatif dan konstruktif dalam penyelenggaraan Pilkada di masa depan. Ia juga mendorong agar pemerintah dan lembaga terkait mampu merumuskan kebijakan yang sejalan dengan prinsip,  keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan/ perwakilan, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

“Kalau kita ingin berbenah lebih baik ayo kita bersama- sama.

Jika kita bisa menghemat anggaran dari mekanisme Pilkada yang lebih efisien, dana tersebut bisa dialihkan untuk membiayai program-program strategis demi menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia,” tutup Sultan.(Ynt)