Literasi Keuangan 2026 Naik Jadi 69,57 Persen, Inklusi Tembus 93,61 Persen

JAKARTA — Literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan menembus 93,61 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan SNLIK 2025 yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan inklusi keuangan 92,74 persen. Capaian 2026 sekaligus telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk 2029, yakni literasi keuangan 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen.

Hasil survei diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026). SNLIK 2026 menjadi survei pertama yang dilaksanakan melalui kolaborasi tiga lembaga tersebut.

Survei mencakup 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang melibatkan 3.480 petugas.

Namun, peningkatan nasional belum sepenuhnya menghapus kesenjangan. Indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 72,54 persen, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang berada di angka 64,42 persen. Untuk inklusi keuangan, perkotaan mencapai 95,47 persen, sedangkan perdesaan 90,39 persen.

Dari sisi pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula tingkat literasi dan inklusi keuangan. Kelompok lulusan perguruan tinggi mencatat indeks literasi 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen. Sebaliknya, kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD hanya mencatat literasi 45,23 persen dan inklusi 85,80 persen.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen. Untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan 99,74 persen, diikuti DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.

SNLIK 2026 juga menemukan persoalan dalam pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS. Pengetahuan mengenai penjaminan polis asuransi bahkan baru mencapai 12,47 persen.

LPS mencatat sekitar 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam program literasi keuangan ke depan.

OJK, LPS, dan BPS menilai peningkatan literasi keuangan tidak cukup hanya dengan memperluas jangkauan edukasi. Program harus lebih tepat sasaran, pesan, kanal, pendekatan, serta wilayah, terutama bagi masyarakat perdesaan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat berpendidikan rendah, serta petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang belum bekerja.

Hasil SNLIK 2026 akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan, strategi, serta pengembangan produk dan layanan jasa keuangan. Penguatan literasi dan inklusi keuangan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan, dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.