Menkomdigi: Humas Pemerintah Wajib Cepat dan Akurat Hadapi Disinformasi Digital

JAKARTA– Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik menjadi kunci utama dalam menghadang arus disinformasi yang kian masif di ruang digital. Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki toleransi terhadap keterlambatan penyampaian informasi resmi.

Penegasan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat membuka Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026), yang dihadiri jajaran pimpinan humas kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.

Meutya menekankan bahwa humas pemerintah tidak boleh memilih antara cepat atau tepat, karena keduanya harus berjalan bersamaan. Keterlambatan respons dinilai membuka ruang bagi disinformasi untuk membentuk opini publik yang keliru.

“Jika negara terlambat hadir dengan narasi resmi, maka ruang publik akan diisi informasi yang tidak akurat. Dampaknya, pesan yang diterima masyarakat menjadi bias,” ujar Meutya.

Ia menilai tantangan komunikasi publik semakin kompleks di tengah derasnya produksi dan distribusi konten media sosial. Dalam konteks ini, keberhasilan humas tidak diukur dari keindahan pesan, melainkan sejauh mana informasi dipahami dan dipercaya publik.

Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa fungsi humas kini menjadi bagian strategis dari kepemimpinan pemerintahan. Konsistensi suara negara di ruang publik berpengaruh langsung terhadap reputasi pemerintah dan efektivitas pelaksanaan program nasional.

Menkomdigi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menghadapi disinformasi yang bekerja secara terorganisasi dan berjejaring. Menurutnya, sinergi melalui pertukaran data, penguatan narasi bersama, serta respons terkoordinasi lintas sektor menjadi keharusan.

“Disinformasi bergerak kolektif. Maka humas pemerintah juga harus bergerak secara kolektif. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi,” tegasnya.

Selain kolaborasi, Meutya menekankan urgensi penguatan dan konsolidasi data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat. Ketersediaan bank data yang siap pakai dinilai menentukan kecepatan respons humas dalam merespons isu strategis.

Menutup arahannya, Meutya Hafid mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, serta menyampaikan kebijakan negara dengan beragam gaya komunikasi, namun tetap dalam satu tujuan.

“Bangun satu narasi untuk negeri, dengan suara yang beragam tetapi arah yang sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan harus dijalankan secara kolektif,” pungkasnya.(Ynt)