Bengkulu Perkuat Pembangunan Rendah Karbon, Siapkan Program Strategis Hadapi Perubahan Iklim

BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendorong pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Langkah ini dilakukan melalui forum koordinasi dan pertemuan para pihak guna menyelaraskan program pemerintah daerah dengan target penurunan emisi gas rumah kaca serta upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Kegiatan bertajuk Koordinasi dan Forum Para Pihak: Penguatan Sinergi Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu tersebut digelar pada Kamis (29/10/2026).

Koordinator Provinsi Bengkulu OPML, Irfan Afandi, menjelaskan bahwa pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan bagian penting dari arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Komitmen tersebut telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat pusat hingga provinsi.

Menurut Irfan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk periode 2025–2045. Dokumen tersebut memuat proyeksi emisi gas rumah kaca serta target penurunan emisi sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

“Setiap pembangunan harus memperhitungkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kita perlu memastikan hasil pembangunan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi dengan emisi gas rumah kaca seminimal mungkin,” jelasnya.

Lima Sektor Jadi Fokus Pembangunan Rendah Karbon

Irfan menerangkan, upaya pembangunan rendah karbon mencakup lima sektor utama, yakni kehutanan, pertanian dan penggunaan lahan; energi; limbah; kemaritiman; serta industri dan penggunaan produk.

Di Provinsi Bengkulu, perhatian utama diarahkan pada sektor kehutanan, pertanian dan penggunaan lahan, energi, serta limbah. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam upaya mengendalikan emisi gas rumah kaca di daerah.

Selain menekan emisi, pemerintah juga perlu memperkuat langkah adaptasi terhadap perubahan iklim. Tanpa upaya mitigasi dan adaptasi yang terencana, perubahan iklim berpotensi meningkatkan risiko bencana dan mengganggu keseimbangan lingkungan.

Karena itu, pembangunan berkelanjutan harus melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menyamakan pemahaman, memperkuat pelaksanaan program, serta meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Buka Peluang Pendanaan untuk Program Daerah

Irfan mengungkapkan, komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pembangunan rendah karbon juga membuka peluang dukungan pendanaan untuk mempercepat pelaksanaan program strategis daerah.

Melalui kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan mitra pembangunan, Bengkulu memperoleh fasilitasi untuk mendukung program yang berorientasi pada pengurangan emisi dan ketahanan iklim.

Program yang dikembangkan mencakup sektor energi, pengelolaan hasil bumi, pembinaan usaha, pemeliharaan mangrove, serta berbagai kegiatan lain yang mendukung keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah kabupaten dan kota juga didorong mengidentifikasi program yang sejalan dengan sasaran pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Sebanyak sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu berpeluang mengusulkan program dari berbagai sektor. Selanjutnya, usulan tersebut akan disaring berdasarkan tingkat urgensi, potensi penurunan emisi, serta kesiapan data pendukung, termasuk perhitungan emisi gas rumah kaca apabila tersedia.

Program yang dinilai memenuhi kriteria dapat diusulkan untuk memperoleh dukungan pendanaan alternatif sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku.

Dorong Industri Hijau dan Ramah Lingkungan

Selain sektor yang telah menjadi fokus utama, Pemprov Bengkulu juga mulai mempersiapkan arah kebijakan industri hijau untuk mengantisipasi perkembangan kawasan industri di masa mendatang.

Menurut Irfan, regulasi dan perencanaan perlu disiapkan sejak dini agar kegiatan industri dapat tumbuh dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pengembangan industri ramah lingkungan diharapkan mampu mengoptimalkan pengolahan komoditas unggulan Bengkulu, meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, sekaligus menekan dampak negatif terhadap lingkungan.

Melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, pembangunan rendah karbon diharapkan tidak hanya menjadi komitmen dalam dokumen perencanaan, tetapi juga diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Provinsi Bengkulu menuju pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hingga 2045.