DPRD Bengkulu Desak Kabupaten Serius Jalankan Pembangunan Rendah Karbon, Jangan Sekadar Formalitas

BENGKULU – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Darhan, mendesak seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Bengkulu agar serius menjalankan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Ia mengingatkan, program tersebut jangan hanya menjadi wacana atau formalitas dalam forum koordinasi, tetapi harus diwujudkan melalui kegiatan nyata di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Darhan saat menghadiri koordinasi dan forum para pihak yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan rendah karbon sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.

Darhan menyambut baik pelaksanaan forum tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya pemerataan implementasi program agar tidak hanya berfokus di tingkat provinsi, tetapi juga menjangkau seluruh kabupaten di Bengkulu.

“Jangan hanya fokus di provinsi. Kabupaten juga harus dilibatkan secara serius, bukan sekadar formalitas. Kami berharap program ini benar-benar berjalan dan memberikan hasil,” tegas Darhan.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan pembangunan rendah karbon dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mendorong Kabupaten Kaur, Mukomuko, Kepahiang, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan agar turut mengintegrasikan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah masing-masing.

Darhan juga menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

Dari sisi legislatif, DPRD memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Dengan dukungan tersebut, program pembangunan rendah karbon diharapkan tidak berhenti pada penyusunan dokumen dan rapat koordinasi, tetapi berlanjut hingga tahap pelaksanaan.

“Kami berharap program ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Seluruh kabupaten harus mengikuti dan melaksanakannya secara serius agar tujuan pembangunan rendah karbon dapat tercapai,” ujarnya.

Darhan berharap koordinasi yang dilakukan Bapperida Provinsi Bengkulu mampu menghasilkan langkah konkret, termasuk penyusunan program kerja, dukungan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang terukur hingga tingkat kabupaten.

Dengan demikian, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih efektif, berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berdampak nyata bagi masyarakat.