Tekan Emisi dan Antisipasi Perubahan Iklim, Bengkulu Matangkan Program 2027

BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan identifikasi program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menekan emisi gas rumah kaca, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Sepragusri, mengatakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan agenda strategis yang telah diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, pembangunan harus tetap berjalan dengan memperhitungkan dampak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi perlu dilakukan secara terukur agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa meningkatkan emisi gas rumah kaca secara berlebihan.

“Selama kita melaksanakan pembangunan, pasti ada emisi yang dihasilkan. Karena itu, kita harus menghitung dan menekan emisi sekecil mungkin agar tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam,” ujarnya.

Bengkulu Susun Peta Jalan Rendah Karbon 2025–2045

Sepragusri menjelaskan, Pemprov Bengkulu telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk periode 2025–2045. Dokumen tersebut memuat proyeksi emisi gas rumah kaca serta target penurunan emisi yang akan dicapai secara bertahap.

Penyusunan dokumen itu menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai program dan kebijakan daerah.

Komitmen tersebut juga diperkuat melalui kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dukungan kemitraan pembangunan internasional turut membuka peluang pendanaan alternatif untuk pelaksanaan program rendah karbon dan ketahanan iklim di Bengkulu.

Sejumlah inisiatif yang dikembangkan mencakup pemanfaatan energi bersih, pengelolaan komoditas pertanian, pembinaan usaha, serta pelestarian ekosistem mangrove. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lima Sektor Jadi Fokus Penurunan Emisi

Dalam perencanaan pembangunan rendah karbon, terdapat lima sektor yang menjadi perhatian, yakni kehutanan, pertanian dan penggunaan lahan; energi; limbah; kemaritiman; serta industri dan penggunaan produk.

Namun, berdasarkan gambaran profil emisi Provinsi Bengkulu, terdapat tiga sektor yang menjadi fokus utama pengendalian emisi, yaitu kehutanan, pertanian dan penggunaan lahan, energi, serta pengelolaan limbah dan sampah.

Pada sektor energi, upaya pengurangan emisi dapat dilakukan melalui efisiensi penggunaan listrik, penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan, dan pemanfaatan energi bersih. Sementara itu, pada sektor limbah, pengelolaan sampah yang lebih baik menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi dampak lingkungan.

Adapun pada sektor kehutanan, pertanian, dan penggunaan lahan, upaya pelestarian ekosistem serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan diharapkan mampu mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.

Sepragusri juga menekankan pentingnya menyiapkan kebijakan industri hijau sejak dini, terutama sebelum kawasan industri berkembang di Provinsi Bengkulu. Regulasi tersebut diperlukan agar pengembangan industri dan pengolahan komoditas unggulan daerah tetap memperhatikan prinsip ramah lingkungan.

Program Kabupaten dan Kota Akan Disaring

Untuk pelaksanaan tahun anggaran 2027, Pemprov Bengkulu akan meminta pemerintah kabupaten dan kota mengidentifikasi program yang berpotensi mendukung pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Sebanyak sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mengusulkan program dari berbagai sektor sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Program yang masuk selanjutnya akan melalui proses penyaringan berdasarkan tingkat urgensi, potensi penurunan emisi, serta kesiapan data pendukung. Program yang memiliki perhitungan emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan yang terukur akan menjadi pertimbangan penting untuk diajukan memperoleh pendanaan alternatif.

Langkah ini bertujuan memastikan program yang diusulkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi perencanaan, tetapi benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian target penurunan emisi dan penguatan ketahanan iklim.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Jadi Kunci

Sepragusri menegaskan, keberhasilan pembangunan rendah karbon tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, DPRD, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, serta media.

Forum multipemangku kepentingan menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan, sasaran program, dan peran masing-masing pihak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Media juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, menghemat energi, mengelola sampah, serta mendukung berbagai kebijakan yang berorientasi pada pengurangan emisi.

Melalui penyelarasan program sejak tahap perencanaan, Pemprov Bengkulu berharap pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dapat diterapkan secara konkret di seluruh wilayah.

Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian alam serta mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim bagi generasi mendatang.