Ombudsman Bengkulu Pantau Asrama Haji, Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Jamaah

BENGKULU – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu memastikan pelayanan haji di Asrama Haji Bengkulu berjalan baik, sekaligus mendorong optimalisasi tenaga kesehatan bagi jamaah calon haji.

Pemantauan langsung dilakukan pada Selasa (27/4/2026) untuk menilai kesiapan sarana, prasarana, serta kualitas pelayanan publik menjelang keberangkatan jamaah. Kegiatan ini dipimpin Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Bengkulu, Hendra Irawan.

Dalam keterangannya, Hendra menegaskan bahwa pengawasan ini bertujuan memastikan tidak terjadi maladministrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta menjamin seluruh hak jamaah terpenuhi sejak di asrama hingga kepulangan ke tanah air.

Hasil pemantauan menunjukkan fasilitas fisik di Asrama Haji Bengkulu tergolong memadai dan siap digunakan. Kondisi kamar tidur, kebersihan toilet, ketersediaan air bersih, hingga ruang makan dinilai telah memenuhi standar pelayanan dasar bagi jamaah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Bengkulu, Intihan, menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar dengan dukungan petugas yang dinilai cukup. Ia juga menyebutkan total jamaah haji Bengkulu mencapai 1.346 orang atau sekitar 3,5 kloter, termasuk petugas pendamping.

Meski demikian, Ombudsman mencatat adanya aspirasi dari jamaah terkait perlunya peningkatan jumlah dan kesiagaan tenaga kesehatan di lingkungan asrama. Hal ini dinilai penting, terutama untuk mengantisipasi kondisi kesehatan jamaah yang beragam, termasuk kelompok lansia.

“Ombudsman akan menjadikan masukan ini sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada penyelenggara haji, agar kualitas layanan kesehatan semakin optimal,” ujar Hendra.

Ke depan, Ombudsman Bengkulu akan merangkum seluruh temuan lapangan dalam laporan resmi sebagai dasar pemberian saran perbaikan. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan berkelanjutan guna memastikan pelayanan haji yang aman, nyaman, dan sesuai standar pelayanan publik.