Ombudsman RI Dukung Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Desa

JAKARTA– Ombudsman RI mendorong penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pelayanan publik guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam Diskusi Publik yang berlangsung di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025). Diskusi ini bertemakan “Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission.”

Hery Susanto menegaskan bahwa penerapan EBT, yang terdiri dari energi baru seperti hidrogen dan nuklir, serta energi terbarukan seperti surya dan air, akan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pelayanan publik. EBT tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang lebih hijau.

“Jika didukung oleh kebijakan yang tepat, EBT dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat,” ujar Hery.

Penerapan EBT memang menghadapi beberapa tantangan, seperti investasi awal yang besar dan ketergantungan pada kondisi alam. Meski demikian, EBT juga menawarkan keunggulan besar, seperti ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Hery berharap EBT dapat diperkenalkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang sebagian besar berada di pedesaan. “Listrik masuk ke daerah 3T, maka pelayanan publik akan meningkat dan produktivitas akan tercipta,” tegas Hery.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, menekankan pentingnya desa untuk memanfaatkan potensi EBT demi mencapai kemandirian energi. Desa harus menjadi pusat pemberdayaan energi yang mandiri, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kemandirian energi desa adalah program prioritas kami. Dengan energi mandiri, industrialisasi pedesaan akan semakin berkembang,” kata Riza.

Senada dengan itu, Direktur Distribusi PT PLN, Adi Priyanto, menyatakan bahwa PLN akan terus berkomitmen melistriki seluruh desa di Indonesia, dengan target 100% rasio desa berlistrik dalam lima tahun ke depan. Ia menambahkan bahwa PLN bersama Kementerian ESDM telah menyusun roadmap Listrik Desa (LISDES) untuk membuka akses listrik di wilayah terpencil.

Guru Besar IPB University, Prof. Sofyan Sjaf, juga menekankan pentingnya pengelolaan EBT secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan desa. EBT, menurutnya, merupakan kekuatan ekonomi desa yang harus dikelola dengan bijak.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, penerapan EBT di desa diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan desa yang lebih sejahtera.(Ynt/Rls)