Pemprov Bengkulu Tuntaskan Konflik Agraria Berbasis Data

Pemprov Bengkulu Tuntaskan Konflik Agraria Berbasis Data

BENGKULU- Pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun dengan pendekatan terukur dan berbasis data. Langkah ini diperkuat melalui pembentukan tim khusus dan kelompok kerja (Pokja) untuk menelusuri fakta lapangan secara komprehensif.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan, R.A. Denni, memimpin rapat penanganan konflik usaha perkebunan dan pertanahan di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Selasa (14/4/2026). Ia menegaskan, penanganan difokuskan pada kejelasan status lahan yang diduga tumpang tindih antara izin perusahaan dan hak masyarakat.

Denni menyebut, konflik yang terjadi merupakan persoalan lama sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan data valid. Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur kini aktif bekerja melalui Pokja yang mengumpulkan dan memverifikasi data dari masyarakat, pemerintah, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila ditemukan pelanggaran atau penguasaan lahan yang tidak sesuai ketentuan, Pemprov Bengkulu akan mendorong evaluasi perizinan ke pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita, menjelaskan sekretariat berperan mengoordinasikan hasil kerja Pokja sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan.

Proses penanganan konflik masih berlangsung dengan penekanan pada verifikasi lapangan yang objektif dan berimbang. Pemerintah memastikan setiap data yang dihimpun telah melalui pencocokan dengan BPN agar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemprov Bengkulu menegaskan komitmen menyelesaikan konflik agraria secara adil, dengan menjamin perlindungan hak masyarakat serta menjadikan fakta lapangan sebagai dasar utama kebijakan.